Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Kinerja (Pusjar SKMK) Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI menyelenggarakan webinar nasional bertajuk “Refleksi Dua Dekade Dana Otonomi Khusus”, Kamis (25/9). Kegiatan yang dilaksanakan secara daring ini dibuka oleh Kepala Pusjar SKMK LAN RI, Said Fadhil.
Dalam sambutannya, Said Fadhil menekankan pentingnya refleksi menyeluruh atas perjalanan 20 tahun Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh yang telah menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan daerah. “Aceh harus segera menyiapkan strategi transisi fiskal yang berkelanjutan agar capaian pembangunan tidak berhenti ketika Dana Otsus berakhir pada 2027,” ujarnya.
Webinar menghadirkan sejumlah narasumber penting, di antaranya Gubernur Aceh yang diwakili oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Aceh, T. Robby Irza; Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan DPOP Kementerian Dalam Negeri; Ketua Forum Bersama (Forbes) DPR/DPD RI asal Aceh, T.A. Khalid; serta Direktur Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Herman N. Suparman. Diskusi dimoderatori oleh Edi Fitriadi.
Jul Fahmi Salim Analis Kebijakan Ahli Muda Pusjar SKMK mengatakan bahwa Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 menunjukkan, Aceh masih menghadapi tantangan serius: angka kemiskinan mencapai 12,64%, tertinggi di Sumatera, dan tingkat pengangguran terbuka berada pada 5,75%, di atas rata-rata nasional. Lebih dari 70% APBA 2024 pun masih bergantung pada transfer pusat, termasuk Dana Otsus. “Jika tidak ada strategi yang matang, Aceh berpotensi mengalami fiscal shock yang berdampak pada stagnasi pembangunan, bahkan instabilitas sosial,” ujar Jul Fahmi dalam paparan policy brief Pusjar SKMK bertajuk “2027 Dana Otsus Berakhir, Apa Rencana Aceh?”
Para narasumber menyoroti sejumlah isu krusial, mulai dari efektivitas penggunaan Dana Otsus, peluang perpanjangan skema pendanaan, hingga strategi alternatif pasca-2027. Gubernur Aceh melalui T. Robby Irza menegaskan bahwa pemerintah daerah tengah mempersiapkan langkah konkret agar pembangunan di Aceh tidak terhenti dan optimis akan terkait perpanjangan data otsus melalui revisi Undang-Undanng Pemerintah Aceh yang sudah masuk ke dalam program legislasi nasional
Sementara itu, perwakilan Kemendagri menekankan perlunya strategi transisi fiskal yang adil dan berkelanjutan, sedangkan Ketua Forbes DPR/DPD RI T.A. Khalid menegaskan komitmen legislatif untuk mengawal kepentingan Aceh dalam proses transisi tersebut.
Herman N. Suparman dari KPPOD turut menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh atas pemanfaatan Dana Otsus selama dua dekade terakhir. Menurutnya, perlu ada penguatan kemandirian ekonomi daerah agar Aceh tidak terus bergantung pada transfer pusat.
Webinar yang diikuti oleh ratusan peserta dari unsur pemerintah pusat, daerah, legislatif, akademisi, media, hingga masyarakat umum ini diharapkan dapat menjadi forum advokasi berbasis data dan realitas lapangan. Hasil diskusi diharapkan melahirkan rekomendasi kebijakan yang konkret dan adaptif untuk menjaga kesinambungan pembangunan Aceh pasca-Dana Otsus.
